CENTRANUSANEWS
Rembang Senin, 13 Agustus 2025
Di negeri ini, hukum seharusnya menjadi pelindung, bukan alat pemerasan. Namun, dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Satlantas Polres Rembang justru memperlihatkan wajah muram penegakan hukum di Indonesia Seorang warga berinisial S warga Rembang Kota yang bekerja di Kecamatan Kaliori, mengaku dipaksa memilih jalur komando saat mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) A
H awalnya datang dengan niat mengikuti prosedur resmi. Tetapi alih-alih dilayani sesuai aturan, ia justru dihadang birokrasi berliku yang terasa sengaja dibuat menyulitkan Di tengah kebingungan, muncullah oknum berinisial A yang menawarkan jalan pintas seharga Rp850 ribu
Dia bilang cukup bawa KTP langsung foto dan SIM jadi Kalau lewat jalur resmi ribet dan lama Lewat dia gampang ungkap H
Modus ini dikenal warga sebagai jalur komandopraktik kotor yang sudah lama menghantui pelayanan SIM Ironisnya jalur resmi yang katanya demi transparansi justru menjadi jebakan agar masyarakat terpaksa membayar lebih
Fenomena ini menunjukkan pola yang sama oknum memanfaatkan seragam dan wewenang sebagai tameng untuk mengeruk keuntungan pribadi. Jika dibiarkan ini bukan hanya pelanggaran prosedur tapi pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kehormatan Polri
Praktik pungli seperti ini tidak boleh lagi dianggap hal biasa Pungli adalah bentuk korupsi yang kasat mata Jika Polres Rembang dan Polda Jateng memilih diam, artinya mereka ikut membiarkan bahkan berpotensi menikmati hasilnya
Penulis redaksi
KATAGORI
JATIM